Kontribusi Terhadap Produk Domestik Bruto

1.     Pendahuluan

Dalam bidang ekonomi, produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional

Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara

Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Kegunaan Statistik Pendapatan Nasional
Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

1.      PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2.      PNB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara.

3.      PDB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setipa sektor dari tahun ke tahun.

4.      Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.

5.      PDB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.

6.      Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

7.      PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.

8.      PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk.

9.      PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

2.     Defenisi PDB

Produk Domestik Bruto adalah disingkat (PDB) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Dalam kamus KBBI, bruto diartikan sebagai nilai kotor (tentang berat, gaji, hasil keuntungan, dan pendapatan).

Dalam kamus Wikipedia, PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil <--(atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)--> mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktik menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

3.     PDB dan Perbandingannya antar Negara

PDB negara yang berbeda dapat dibandingkan dengan menukar nilainya dalam mata uang lokal menurut:

·        nilai tukar mata uang saat ini: PDB dihitung sesuai dengan nilai tukar yang sedang digunakan dalam pasar mata uang internasional, atau

·        nilai tukar keseimbangan kemampuan berbelanja: PDB dihitung sesuai keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP) setiap mata uang relatif kepada standar yang telah ditentukan (biasanya dolar AS).

Peringkat relatif negara-negara dapat berbeda jauh antara satu metode dengan metode lainnya.

4.     PDB per-kapita

Penyajian Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) dari berbagai sektor dirinci menurut nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi, yang mencakup sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, lembaga keuangan, dan jasa-jasa. Sedangkan PDB dan PNB menurut penggunaan dirinci menurut komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto.

PDB dan PNB sangat diperlukan untuk menentukan besarnya pendapatan per kapita (per capita income). Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu negara selama kurun waktu setahun, atau ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk.

“Perkembangan ekonomi dihitung berdasarkan Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB). Setelah kemerdekaan, PDB baru mulai diestimasi pada tahun 1950.”

Untuk dapat mengetahui perkembangan PDB per kapita, berikut ini disajikan data PDB per kapita dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2005.

 

Tinggi rendahnya PDB atau PNB dan pendapatan per kapita suatu negara oleh Bank Dunia dikelompokkan ke dalam empat kelompok berdasarkan pendapatan per kapita pada tahun 2003, yaitu sebagai berikut.

1.      Kelompok negara berpendapatan rendah (low income economies), yaitu negara-negara yang memiliki PNB per kapita sekitar US$ 675 atau kurang.

2.      Kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income economies), yaitu negara-negara yang mempunyai PNB per kapita sekitar US$ 675 sampai dengan US$ 2.695.

3.      Kelompok negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income economies), yaitu negara-negara yang mempunyai PNB per kapita sekitar US$ 2.696 sampai dengan US$ 8.335.

4.      Kelompok negara berpendapatan tinggi (hight income economies), yaitu negara-negara yang mempunyai PNB per kapita sekitar US$ 8.335 atau lebih.

Pendapatan per kapita suatu negara dinyatakan dengan nilai tukar uang luar negeri atau dalam dolar Amerika Serikat. Dengan cara demikian kita dapat membandingkan pendapatan per kapita suatu negara dengan negara lain, terutama negara-negara sekitar yang berdekatan, misalnya Indonesia di antara negara-negara ASEAN. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kedudukan negara yang bersangkutan di antara negara-negara lain.

Umumnya negara yang masih berkembang mempunyai pendapatan per kapita yang rendah. Rendahnya pendapatan per kapita pada negara yang sedang berkembang dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.

1.      Tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit.

2.      Keterampilan dan kecakapan yang rendah, sehingga kekurangan tenaga ahli.

3.      Modal yang dimiliki relatif sedikit.

4.      Kekurangan akan sumber alam.

5.      Kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang.

6.      Sikap yang tidak mendorong berproduksi.

Dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, negara kita tertinggal jauh. Pada tahun 2004 pendapatan per kapita negara kita US$ 900, sementara Malaysia US$ 3.900. Jika ekonomi kita tumbuh 5% setahun, 25 tahun lagi negara kita baru setara Malaysia saat ini. 

5.     PDB di Indonesia

Antara tahun 1965 sampai 1997 perekonomian Indonesia tumbuh dengan persentase rata-rata per tahunnya hampir tujuh persen. Pencapaian ini memampukan perekonomian Indonesia bertumbuh dari peringkat ‘negara berpendapatan rendah’ menjadi ‘negara berpendapatan menengah ke bawah’. Kendati begitu, Krisis Finansial Asia yang meletus pada akhir tahun 1990-an mengakibatkan dampak sangat negatif untuk perekonomian Indonesia, menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13,6% pada tahun 1998 dan pertumbuhan yang terbatas pada 0,3% di 1999. Antara periode 2000-2004, pemulihan ekonomi terjadi dengan rata-rata pertumbuhan PDB pada 4,6% setiap tahunnya. Setelah itu, pertumbuhan PDB berakselerasi (dengan pengecualian pada tahun 2009 waktu, akibat guncangan dan ketidakjelasan finansial global, pertumbuhan PDB Indonesia jatuh menjadi 4,6%, sebuah angka yang masih mengagumkan) dan memuncak pada 6,5% di 2011. Kendati begitu, setelah 2011 ekspansi perekonomian Indonesia mulai sangat melambat.

Bagian ini mendiskusikan performa perekonomian Indonesia, negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tengagra, sejak akhir 2000-an dan menyorot dengan lebih spesifik pada perlambatan perekonomian yang terjadi sejak 2011. Untuk analisisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Pemerintahan Orde Baru atau analisis sebab dan akibat Krisis Finansial Asia, klik tautan-tautan di atas.

Statistik Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB):

	Rata-rata Pertumbuhan PDB (%)
1998 – 1999	- 6.65
2000 – 2004	4.60
2005 – 2009	5.62
2010 – 2014	5.80

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PDB (dalam milyar USD)	364.6	332.2	510.2	539.6	755.1	893.0	917.9	910.5	888.5
PDB (perubahan % tahunan)	5.5	6.3	6.0	4.6	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0
PDB per Kapita (dalam USD)	1,590	1,861	2,168	2,263	3,125	3,648	3,701	3,624	3,492

Sumber: Bank Dunia

Tampak dalam tabel di atas bahwa penurunan perekonomian global yang disebabkan oleh krisis finansial global di akhir 2000-an memiliki dampak yang relatif kecil pada perekonomian Indonesia dibandingkan dengan dampak yang dialami negara-negara lain. Pada tahun 2009, pertumbuhan PDB Indonesia turun menjadi 4,6%, yang berarti bahwa performa pertumbuhan PDB negara ini merupakan salah satu yang terbaik di seluruh dunia (dan memiliki peringkat tertinggi ketiga di antara negara-negara dengan perekonomian besar yang tergabung di dalam grup G-20).

Meskipun terjadi penurunan tajam harga-harga komoditi, turunnya pasar saham, yield obligasi domestik dan internasional yang lebih tinggi, dan melemahnya nilai tukar rupiah, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh dengan layak. Kesuksesan ini terutama disebabkan oleh pengaruh ekspor Indonesia yang relatif terbatas terhadap perekonomian nasional, terjaganya kepercayaan pasar yang tinggi, dan berlanjutnya konsumsi domestik yang subur. Konsumsi domestik di Indonesia (terutama konsumsi pribadi) berkontribusi untuk sekitar 55% dari total pertumbuhan ekonomi negara ini.

Pada tahun 2010, Bank Dunia melaporkan bahwa karena suburnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, setiap tahunnya sekitar 7 juta penduduk Indonesia masuk dalam kelas menengah negara ini. Di 2012, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai sekitar 75 juta orang (dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 240 juta orang) dan perusahaan penelitian seperti Boston Consulting Group (BCG) dan McKinsey menyatakan bahwa kelompok kelas menengah ini akan bertambah kira-kira dua kali lipat pada tahun 2020-2030. Meskipun pertumbuhan penduduk kelas menengah telah berkurang karena perlambatan perekonomian negara ini yang terjadi setelah 2011, Indonesia memiliki kekuatan konsumen yang mendorong perekonomian dan telah secara signifikan memicu pertumbuhan investasi domestik dan asing sejak 2010.

Kendati begitu, setelah memuncak di 2011, pertumbuhan PDB Indonesia mulai melambat. Ada beberapa faktor yang menjelaskan perlambatan ekonomi ini:

• Pertumbuhan Ekonomi Global yang Lambat: Fokus pada Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Setelah mengalami rebound dari resesi global yang besar (2007-2009), laju pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia menurun pada periode 2010-2014. Yang paling menyebabkan kekuatiran adalah semakin menurunnya laju pertumbuhan perekonomian RRT. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini bertumbuh 7,3% pada basis year-on-year (y/y) di 2014, level terendah dalam 24 tahun terakhir. Menurunnya ekspansi perekonomian di RRT segera memberikan dampak pada Indonesia karena kedua negara adalah mitra dagang yang penting (RRT berkontribusi untuk hampir sepersepuluh dari total ekspor Indonesia). Diperkirakan bahwa untuk setiap penurunan 1% dari pertumbuhan PDB RRT, ekspansi perekonomian Indonesia akan berkurang 0,5%.

• Menurunnya Harga-Harga Komoditi

Perlambatan ekonomi global baru-baru ini (dan terutama perlambatan ekonomi RRT) menyebabkan penurunan harga-harga komoditi ke level yang rendah selama bertahun-tahun. Sebagai negara eksportir komoditi yang besar (dan kekurangan industri hilir yang berkembang baik), performa ekspor Indonesia sangat terpengaruh saat harga komoditi (seperti batubara dan minyak sawit mentah) rendah. Rendahnya harga komoditi-komiditi tidak hanya disebabkan oleh permintaan global yang lebih lemah namun juga karena kelebihan suplai. Pada masa boom komoditi di tahun 2000-an dan setelah resesi besar yang terjadi di ahir 2000-an (ketika institusi-institusi seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund menerbitkan proyeksi pertumbuhan global yang terlalu optimis) banyak perusahaan memasuki sektor komoditi - atau perusahaan-perusahaan komoditi yang telah ada berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas produksi - dan menyebabkan timbunan suplai sehingga menekan turun harga komoditi.

Bloomberg Commodities Index

• Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia yang Tinggi

Tingkat suku bunga yang tinggi membatasi pertumbuhan kredit dan karenanya mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sejak pertengahan tahun 2013, bank sentral Indonesia (Bank Indonesia) meningkatkan suku bunga acuannya (BI rate) dari level terendah dalam sejarah pada 5,75% kemudian secara bertahap, namun agresif, naik menjadi 7,75% di akhir 2014. Bank Indonesia mengetatkan kebijakan moneternya dalam rangka melawan inflasi yang tinggi (yang meningkat tajam setelah beberapa reformasi subsidi bahan bakar), mengurangi defisit transaksi berjalan yang lebar saat ini, dan mendukung rupiah yang telah dibebani oleh tekanan-tekanan berat karena pengetatan moneter di Amerika Serikat (karena itu, Bank Indonesia lebih memilih stabilitas finansial dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi). Capital outflows besar-besaran dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terjadi di sebagian besar waktu di tahun 2013 karena ancaman penurunan program pembelian obligasi senilai 85 miliar dollar Amerika Serikat (AS) setiap bulannya (quantitative easing AS). Pada tahun 2015, capital outflows dari negara-negara berkembang muncul kembali karena dunia sedang bersiap-siap untuk suku bunga AS yang lebih tinggi.

• Perpolitikan di Indonesia

Tahun 2014 adalah ‘tahun politik’ untuk Indonesia karena negara ini mengorganisir pemilihan-pemilihan legislatif dan presiden. Pemilihan-pemilihan ini pada dasarnya adalah pertarungan antara Joko Widodo yang didukung PDI-P (calon favorit pasar karena berpola pikir pembaharuan) dan Prabowo Subianto yang didukung Gerindra (mantan jenderal angkatan bersenjata yang kontroversial dan juga mantan menantu Suharto). Meskipun pemilihan-pemilihan ini diprediksi akan memberikan kemenangan yang mudah untuk Widodo, hal ini ternyata berubah menjadi pertarungan sengit (dan bahkan membutuhkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengkonfirmasi hasil dari Pemilihan Presiden). Selama sekitar lima bulan, tahun 2014 dilanda oleh ketidakjelasan politik (karena pemilihan-pemilihan ini) dan mengakibatkan perlambatan realisasi investasi, dan karenanya mengurangi ekspansi perekonomian negara ini.

Sejalan dengan UU Pertambangan 2009, Indonesia mengimplementasikan larangan ekspor biji-biji mineral pada Januari 2014. Meskipun larangan ini tidak segera dilaksanakan sepenuhnya (beberapa penambang bisa melanjutkan ekspor biji-biji mineral bila mereka berkomitmen untuk mendirikan fasilitas-fasilitas smelter domestik) dan walau tujuan kebijakan baru ini baik (mengurangi ketergantungan negara ini pada harga-harga komoditi yang sangat tidak stabil), hal ini juga menyebabkan pengurangan performa ekspor.

Isu politik lain yang menghambat ekspansi perekonomian Indonesia adalah belanja Pemerintah yang lambat. Karena halangan pita merah (birokrasi berlebihan) dan koordinasi yang lemah antar institusi pemerintahan (baik di level pusat maupun regional), belanja Pemerintah tetap lambat. Karena perlambatan global, para analis memiliki harapan-harapan yang tinggi terhadap pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah untuk mendongkrak daya saing negara ini, pasar pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun begitu, tumpukan besar dari dana yang dialokasikan tetap belum digunakan.

Pertumbuhan PDB Indonesia per Kuartal 2009–2015 (perubahan % tahunan):

Tahun	Quarter I	Quarter II	Quarter III	Quarter IV
2015	4.72	4.67	4.74	5.04
2014	5.14	5.03	4.92	5.01
2013	6.03	5.81	5.62	5.72
2012	6.29	6.36	6.17	6.11
2011	6.45	6.52	6.49	6.50
2010	5.99	6.29	5.81	6.81
2009	4.60	4.37	4.31	4.58

^{Sumber: BPS}

Proyeksi Masa Depan untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Proyeksi masa depan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif namun telah direvisi ke bawah oleh semua organisasi-organisasi internasional dan juga Pemerintah Indonesia karena ketidakjelasan global yang berkelanjutan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), berjangka waktu dari 2011-2025 dan yang mendesain enam wilayah sebagai koridor-koridor ekonomi utama, bertujuan untuk menempatkan Indonesia di dalam salah satu dari 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025. Masterplan ini mengimplikasikan investasi-investasi besar untuk infrastruktur - hal yang telah menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia - dan seharusnya menghasilkan pertumbuhan PDB yang mencapai 8% atau 9% setiap tahunnya. Kendati begitu, rata-rata pertumbuhan ini tampaknya terlalu ambisius untuk waktu dekat. Institusi-institusi berwenang internasional (Bank Dunia, IMF dan Bank Pembangunan Asia) memproyeksi pertumbuhan PDB tahunan Indonesia dalam cakupan 4,5% sampai 5,5% di periode 2015-2016. Organisasi-organisasi ini menekankan bahwa reformasi politik dan ekonomi yang cukup dikombinasikan dengan investasi-investasi yang besar dalam infrastruktur adalah bumbu-bumbu penting untuk mendongkrak pertumbuhan.

PDB per kapita Indonesia dan Distribusi Pendapatan yang Tidak Setara

PDB per kapita Indonesia telah naik tajam selama satu dekade terakhir (lihat tabel di atas) kendati hal ini telah melemah selama dua tahun terakhir karena perlambatan ekonomi. Meskipun begitu, bisa dipertanyakan apakah PDB per kapita adalah alat ukur yang layak untuk Indonesia karena penduduk Indonesia memiliki karekteristik ketidaksetaraan yang tinggi dalam distribusi pendapatan. Dengan kata lain, ada kesenjangan antara statistik dan kenyataan karena kekayaan 43.000 orang terkaya di Indonesia (yang mewakili hanya 0,02% dari total penduduk Indonesia) setara dengan 25% PDB Indonesia. Kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 10,3% PDB (yang merupakan jumlah yang sama dengan kombinasi harta milik 60 juta orang termiskin di Indonesia). Angka-angka ini mengindikasikan konsentrasi kekayaan yang besar untuk kelompok elit yang kecil. Terlebih lagi, kesenjangan distribusi pendapatan ini diperkirakan akan meningkat di masa mendatang.

PDB per kapita Indonesia telah meningkat secara stabil pada tahun 2000-an dan setelahnya. Pada awalnya, Bank Dunia memproyeksikan Indonesia akan mencapai batasan 3.000 dollar AS pada tahun 2020 namun negara ini telah mencapai level ini satu dekade lebih awal. Mencapai level PDB per kapita sebesar 3.000 dollar AS dianggap sebagai langkah yang penting sebab hal ini seharusnya menyebabkan percepatan pengembangan di sejumlah sektor (seperti retail, otomotif, properti) karena permintaan konsumen yang meningkat, dan karenanya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

Komposisi PDB Indonesia: Pertanian, Industri dan Jasa

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan luar biasa komposisi PDB Indonesia. Indonesia berubah dari negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada pertanian menjadi negara yang perekonomiannya lebih seimbang, di mana sektor manufaktur (sejenis industri) kini lebih dominan daripada sektor pertanian. Hal ini juga menyiratkan bahwa Indonesia mengurangi ketergantungan tradisionalnya pada sektor ekspor primer. Kendati begitu, perlu dicatat bahwa semua sektor utama ini mengalamai ekspansi selama periode yang disebutkan.

	1965	1980	1996	2010
Pertanian	51%	24%	16%	15%
Industri	13%	42%	43%	47%
Jasa	36%	34%	41%	38%

^{Sumber: Bank Dunia dan CIA World Factbook}

Diasumsikan bahwa sektor industri akan memperkuat bagiannya dalam PDB dengan mengurangi bagian sektor agrikultur dan jasa karena manufaktur saat ini adalah sektor paling populer di Indonesia dalam konteks investasi asing langsung. Terlebih lagi, untuk industri-industri inovatif tertentu, Pemerintah Indonesia memberikan insentif-insentif pajak, sementara industri-industri pengolahan hilir telah dikembangkan di sektor pertambangan melalui UU Pertambangan 2009.

Salah satu karakteristik yang menonjol dari Indonesia adalah bahwa bagian barat negara ini memiliki kontribusi pertumbuhan PDB yang secara signifikan lebih besar. Jawa (terutama area Jabodetabek) dan Sumatra, bersama-sama, berkontribusi untuk lebih dari 80% total PDB Indonesia. Alasan utama untuk situasi ini adalah bagian barat Indonesia berlokasi dekat dengan Singapura dan Malaysia. Ketiga negara ini dalam perjalanan sejarah telah berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi di Asia Tenggara. Sementara itu, bagian Timur Indonesia, terletak dalam jalur perekonomian yang lebih sepi dan berpenduduk jauh lebih sedikit.

PDB Indonesia dalam Perspektif Global

Tabel di bawah ini menunjukkan PDB Indonesia per kapita dan PDB riil dan membandingkannya dengan dua kekuatan ekonomi penting dunia: Amerika Serikat (AS) dan Cina.

	PDB per Kapita (USD)				Pertumbuhan PDB Riil (%)
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
AS	49,781	51,457	52,980	54,630	1.6	2.3	2.2	2.4
Cina	5,574	6,265	6,992	7,594	9.5	7.8	7.7	7.4
Indonesia	3,648	3,701	3,624	3,492	6.2	6.0	5.6	5.0

Mengamati PDB per kapita segera tampak bahwa Indonesia masih memiliki perjalanan panjang ke depan dibandingkan dengan negara-negara yang lebih berkembang. Bahkan, Indonesia memiliki salah satu PDB per kapita terendah dibandingkan negara mana pun di dunia. Melalui sejumlah rencana pembangunan Pemerintah, Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan angka ini menjadi sekitar 14.250-15.500 dollar AS pada tahun 2025. Namun, tetap diragukan apakah target ambisius ini akan dapat direalisasikan, apalagi - seperti yang disebutkan di atas - indikator ini tidak merefleksikan distribusi (setara) dari pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat Indonesia. Dibutuhkan kebijakan Pemerintah yang efektif untuk menyediakan lebih banyak pendidikan untuk anak-anak Indonesia dan lebih banyak kesempatan kerja untuk orang-orang dewasa Indonesia.

Di beberapa tahun terakhir, aset-aset negara berkembang telah menjadi kesayangan para investor (karena dollar AS murah dan aset-aset negara berkembang memiliki yield yang lebih tinggi). Negara-negara berkembang memiliki potensi yang besar karena adanya sumberdaya alam yang berlimpah, populasi yang besar dan cepat berkembang, biaya tenaga kerja dan produksi yang murah dan, terakhir, kondisi politik yang relatif stabil. Kendati begitu, di semester kedua tahun 2015, proyeksi-proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang telah berubah suram karena dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi di RRT, rendahnya harga-harga komoditi, dan nilai tukar mata uang negar-negara berkembang yang sangat melemah karena ancaman pengetatan moneter di AS.

Juga menarik untuk menganalisis sampai tingkatan mana beberapa ciri kebudayaan-kebudayaan Indonesia (terutama budaya dominan Jawa) membatasi pertumbuhan PDB (dibandingkan dengan pengaruh dari, contohnya, kebudayaan Tiongkok terhadap pertumbuhan PDB RRT).

6.     PDB Pengeluaran 

A.      Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993).

B.      Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social transfer in kind-purchased market production).

C.      Pembentukan Modal Tetap Bruto

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal  baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). 

Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

D.     Inventori

Inventori adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain. Merupakan persediaan yang berasal dari pihak lain, yang akan digunakan sebagai input antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut.

E.      Ekspor - Impor

Secara umum, konsep ekspor-impor luar negeri yang digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB Penggunaan mengacu pada System of National Accounts (SNA) 1993. Dalam SNA 1993, transaksi ekspor-impor barang luar negeri dalam komponen PDRB Penggunaan Provinsi merupakan salah satu bentuk transaksi internasional antara pelaku ekonomi yang merupakan residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Transaksi ekspor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Sebaliknya, impor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (non-resident) terhadap residen suatu wilayah Provinsi.

7.      Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

·        Kebijakan Fiskal, yaitu merupakan langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

·        Kebijakan Moneter, yaitu kebijakan pemerintah – yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) – untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian melalui berbagai instrumen kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

·        Kebijakan segi Penawaran, yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan, sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga lebih murah dengan mutu yang baik.

·        Kebijakan Pendapatan, yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan, dengan melakukan subsidi terhadap pihak yang mempunyai pendapatan rendah, dengan cara menarik pajak dari pihak yang mampu.

8.     Peranan Sektor Industri Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Karena jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu.

Suatu masyarakat yang pembangunan ekonominya berhasil ditandai dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat negara tersebut. Dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat, maka negara dan masyarakat akan dapat lebih leluasa dalam menjalankan berbagai aktivitas pada berbagai bidang yang lain.

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan.

Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi.

Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

A.      Data Industri

Sektor Industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan telah menempatkan industri manufaktur sebagai penghela sektor rill. Hal ini dapat dipahami mengingat berbagai kekayaan sumber daya alam kita yang memiliki keunggulan komparatif berupa produk primer, perlu diolah menjadi produk industri untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Sesuai dengan tahapan perkembangan negara kita, sudah saatnya kita melakukan pergeseran andalan sektor ekonomi kita dari industri primer ke industri sekunder, khususnya industri manufaktur nonmigas. Membangun sektor industri pada era globalisasi tentu membutuhkan strategi yang tepat dan konsisten, sehingga dapat mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun di pasar global, yang pada gilirannya mampu mendorong tumbuhnya perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan akhirnya mengurangi kemiskinan.

Sektor industri yang berkembang sampai saat ini ternyata masih didominasi oleh industri padat tenaga kerja, yang biasanya memiliki mata rantai relatif pendek, sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil. Akan tetapi karena besarnya populasi unit usaha maka kontribusi terhadap perekonomian tetap besar. Terdapat tiga unsur pelaku ekonomi yang mendukung perkembangan sektor industri, yaitu Badan Usaha Milik Swasta ( BUMS ), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha kecil / menengah, serta koperasi ( PKMK ).

Mencermati hasil pembangunan dan perkembangan industri selama 30 tahun dan juga dalam rangka mencari jalan keluar akibat krisis ekonomi pada tahun 1998, maka sasaran pembangunan industri untuk masa 2005 sampai dengan 2009 ditetapkan sebagai berikut :

1)      Sektor industri manufaktur (nonmigas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata – rata 8,56 persen per tahun. Target peningkatan kapasitas utilasi khususnya subsektor yang masih berdaya asing sekitar 80 persen.

2)      Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri pengolahan migas).

3)      Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber – sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang.

4)      Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir.

5)      Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional.

6)      Meningkatnya proses alih teknologi dari foreign direct investment (FDI)

7)      Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional.

8)      Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumber daya alam.

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor nasional ditetapkan sebagai berikut :

1)      Pada tingkat makro, menjaga stabilitas ekonomi makro, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat dan berdaya saing serta pengelolaan persaingan usaha secara sehat.

2)      Untuk mencapai pertumbuhan 8,56% per tahun, maka dalam lima tahun mendatang difokuskan pada pengembangan sejumlah subsektor industri yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

3)      Fokus utama ditetapkan pada beberapa subsektor industri yang memenuhi satu atau lebih kriteria yaitu : (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri (seperti makanan-minuman dan obat-obatan); (iii) mengolah hasil pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumber–sumber daya alam lain dalam negeri; dan (iv) memiliki potensi pengembangan ekspor. Dari ke empat kriteria tersebut dan berdasarkan analisa keunggulan komparatif dan kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke depan adalah pada penguatan klaster – klaster: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri pengolah hasil laut; (3) industri tekstil dan produk tekstil; (4) industri alas kaki; (5) industri kelapa sawit; (6) industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); (7) industri karet dan barang karet; (8) industry pulp dan kertas; (9) industri mesin listrik dan peralatan listrik; dan (10) industri petrokimia.

4)      Untuk 10 (sepuluh) klaster industri prioritas tersebut, dirumuskan strategi dan langkah–langkah untuk masing–masing klaster yang dituangkan dalam strategi nasional pengembangan industri yang secara komprehensif memuat pula strategi pengembangan subsektor industri yang terkait (related industries) dan subsektor industri penunjang (supporting industries) dari 10 (sepuluh) klaster prioritas tersebut yang berdimensi jangka menengahpanjang serta proses perumusannya secara partisipatif melibatkan pihak-pihak terkait dari lingkungan pemerintah maupun dunia usaha.

5)      Intervensi langsung pemerintah secara fungsional dalam bentuk investasi dan layanan publik yang diarahkan pada hal – hal di mana mekanisme pasar tidak dapat berlangsung. Dalam upaya mencapai pertumbuhan sektor industri manufaktur yang ditargetkan dalam RPJMN 2005 – 2009, pengembangan sektor industri manufaktur difokuskan pada perkuatan struktur dan daya saing, yang selanjutnya dijabarkan pada program pokok pengembangan industri manufaktur dan program penunjang.

Program pokok pengembangan industri manufaktur, meliputi:

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah. Dalam hal ini, secara alami IKM memiliki kelemahan dalam menghadapi ketidakpastian pasar, mencapai skala ekonomi, dan memenuhi sumber daya yang diperlukan sehingga untuk mencapai tujuan program ini, pemerintah membantu IKM dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibar dari kelemahan alami tersebut.

2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri. Hal ini mengingat, secara umum pengelola industri nasional belum memandang kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi layak dilakukan karena dianggap memiliki eksternalitas yang tinggi berjangka panjang dan dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Ini dapat ditunjukkan dari masih miskinnya industri nasional dalam kepemilikan sumber daya teknologi.

3. Program penataan struktur industri. Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri nasional, baik dalam hal penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang setengah jadi bagi industri hilir.

Di samping program pokok tersebut, Departemen Perindustrian juga mempunyai empat program penunjang yang terdiri dari:

1. Program pembentukan hukum, yaitu untuk menciptakan iklim yang kondusif di bidang industri melalui penyusunan ketentuan teknis hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi untuk menjamin kepastian berusaha di sektor industri.

2. Program pengolaan sumber daya manusia aparatur, yaitu untuk membina dan meningkatkan kemampuan aparatur industri, sumber daya manusia yang berkompetensi, dan mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara, yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pembangunan guna meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran kerja serta pelayanan umum yang baik.

4. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, yaitu program pengawasan aparatur negara guna meningkatkan sistem pengawasan aparatur pemerintah, peningkatan profesionalisme aparatur, terwujudnya sistem pengawasan dan audit akuntabel.

Di Indonesia jumlah industri pengolahan besar dan sedang pada tahun 2001 berjumlah 21,396 yang tersebar di jawa sebanyak 17.413 (81,38%) dan di luar jawa sebanyak 3,983 (18.62%). Pada tahun 2002 berjumlah 21,396 yang tersebar di pulau Jawa 17,118 (80.95%) dan di luar pulau Jawa 4,028 (19.05%). Pada tahun 2003 berjumlah 20,324 yaitu di pulau Jawa 16,607 (81.71%) dan diluar pulau Jawa 3.717 (18.29%). Pada tahun 2004 berjumlah 20,685 yaitu di pulau Jawa berjumlah 16,901 (81.71%) dan diluar pulau jawa 3,784 (18.29%). Dan pada tahun 2005 berjumlah 20,729 yaitu di pulau Jawa 16,995 (81.99%) dan di luar pulau Jawa 3,734 (18.01%). Jika dilihat dari tahun 2001 sampai tahun 2005 jumlah industri di pulau Jawa masih dominan, sedangkan jumlah industri di luar pulau Jawa dari tahun 2001 sampai tahun 2005 jumlahnya kurang dari 20%. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi ketidak merataan di sektor industri. Sektor industry di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Indeks produksi industri besar dan sedang pada tahun 2003 sampai 2009. Pada tahun 2003 indeks produksi industri sebesar 113.56, pada tahun 2004 sebesar 117.34, pada tahun 2005 sebesar 118.85, pada tahun 2006 sebesar 116.92, pada tahun 2007 sebesar 123.44, pada tahun 2008 sebesar 127.15, dan pada tahun 2009 sebesar 129.00. Indeks produksi industri dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Pertumbuhan indeks produksi industri besar dan sedang pada tahun 2003 sampai tahun 2009. Pada tahun 2003 indeks produksi industri sebesar 5.46, pada tahun 2004 sebesar 3.33, pada tahun 2005 sebesar 1.29,

pada tahun 2006 sebesar -1.63, pada tahun 2007 sebesar 5.57, dan pada tahun 2008 sebesar 3.01, serta pada tahun 2009 sebesar 1.45. Sama halnya dengan indeks produksi, pertumbuhan indeks produksi ini  juga mengalami naik turun dari tahun 2003 sampai tahun 2009.

B.      Data nilai tambah

Tolok ukur peranan industri dalam perkembangan struktural pada suatu perekonomian antara lain sumbangan sektor industri terhadap PDB, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dan sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa.

Nilai tambah sektor industri pada tahun 2001 sampai tahun 2008. Pada tahun 2001 jumlah nilai tambah adalah sebesar 266,564 juta rupiah, pada tahun 2002 sebesar 309,959 juta rupiah, pada tahun 2003 sebesar 326,784 juta rupiah, pada tahun 2004 sebesar 358,910 juta rupiah, pada tahun 2005 sebesar 396,438 juta rupiah, pada tahun 2006 sebesar 514,343 juta rupiah, pada tahun 2007 sebesar 598,400 juta rupiah, dan pada tahun 2008 sebesar 713,907 juta rupiah. Nilai tambah dari tahun 2001 sampai 2008 terus mengalami kenaikan.

C.      Data PDB

Menurut kriteria UNIDO (United Nations for Industrial Development Organization), negara dengan kontribusi sektor industri terhadap PDB kurang dari 10% disebut negara non industri, negara dengan kontribusi sebesar 10-20% termasuk dalam kelompok negara dalam proses industrialisasi, negara dengan kontribusi sebesar 20-30% termasuk kelompok negara semi industri, sedangkan kelompok negara industri memiliki kontribusi lebih dari 30% (Lincolin Arsyad, 1999).

Produk domestik bruto (PDB)  atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha pada tahun 2005 sampai 2009.pada tahun 2005 jumlah PDB sebesar 1,750,815.2 milyar dan jumlah PDB non  migasnya sebesar 1,605,261.8 milyar. Pada tahun 2006 jumlah PDB sebesar 1,847,126.7 milyar dan jumlah PDB non migasnya sebesar 1,703,422.4 milyar. Pada tahun 2007 jumlah PDB sebesar 1,964,327.3 milyar dan jumlah PDB non migasnya sebesar 1,821,757.7 milyar. Pada tahun 2008 jumlah PDB sebesar 2,082,315.9 milyar dan jumlah PDB non migasnya sebesar 1,939,482.9 milyar. Pada tahun 2009 jumlah PDB sebesar 2,176,975.5 milyar dan  PDB non migas sebesar 2,035,125.1 milyar. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2009 jumlah PDB baik yang migas maupun yang non migas mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Dalam PDB ini industri pengolahan mempunyai kontribusi sebesar 491,561.4 milyar (30,6%) pada tahun 2005, pada tahun 2006 sebesar 514,100.3 milyar (30,2%), pada tahun 2007 sebesar 538,084.6 milyar (29,5%), pada tahun 2008 sebesar 557,764.4 milyar (28,8%), dan 569,550.8 milyar (27,99%) pada tahun 2009. Sama dengan PDB, industri pengolahan juga mengalami kenaikan dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Dari data di atas kita bisa menyimpulkan bahwa kontribusi industri terhadap PDB terus menurun dari tahun 2005 sampai 2009. Negara kita termasuk dalam kelompok negara semi industri.

Tetapi laju pertumbuhannya baik PDB migas maupun non migasnya dari tahun 2008 sampai tahun 2009 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 laju pertumbuhan PDB sebesar 6.01% dan PBD non migasnya sebesar 6.46%. Dan pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDB sebesar 4.55% dan PDB non migasnya sebesar 4.93%. Laju pertumbuhan industri pengolahan juga mengalami penurunan pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2208 laju pertumbuhan industri pengolahan tumbuh sebesar 3.66% dan pada tahun 2009 laju pertumbuhan industri pengolahan mengalami penurunan menjadi sebesar 2.11%. Laju pertumbuhan industri pegolahan (manufacturing) yang ditargetkan kurang lebih 8,56% selama kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai 2009 tidak sesuai dengan harapan. Menurunnya pertumbuhan beberapa cabang industri tersebut disebabkan berbagai permasalahan seperti: berkurangnya pasokan bahan baku hasil hutan, meningkatnya harga energi, beredarnya isu penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan untuk industri makanan dan minuman yang sempat meresahkan masyarakat, dsb.

Produktivitas tenaga kerja pada 2001 sampai 2005 dalam sektor industri. Produktivitas tenaga kerja pada tahun 2001 sebesar 164.12 juta rupiah, pada tahun 2002 sebesar 202.18 juta rupiah, pada tahun 2003 sebesar 196.26 juta rupiah, pada tahun 2004 ebesar 227.97 juta rupiah, dan pada tahun 2005 sebesar 257.58 juta rupiah. Produktivitas tenaga kerja yang paling rendah pada tahun 2001 sampai tahun 2004 adalah subsektor peralatan kantor, akuntasi, dan pengolahan data, tetapi pada tahun 2005 sudah mengalami peningkatan yang sangat besar. Tidak jauh berbeda dengan indeks produksi, produktivitas tenaga kerja ini juga mengalami naik turun.

9. Peranan  Sektor Pertanian dan Perternakan

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga sebagian besar rakyat indonesia bermata pencarian sebagai petani dan peternak. Adapun kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia Sektor ini mencakup sub sector tanaman, bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan periakanan. Sampai dengan tahun 2003 ini sector pertanian masih merupakan andalan dalam membentuk perekonomian Jombang, sekalipun peranannya cenderung mengecil. Pada tahun 2000 sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 42,05% dan pada tahun 2003 mengecil lagi menjadi 38,16%. Subsektor terbesar dalam membentuk PDRB sector pertanian adalah sub sector bahan makanan dengan memberikan peran sebesar 27,83% (tahun 2003) terhadap PDRB. Sedangkan subsektor lainnya seperti tanaman perkebunan, peternakan kehutanan dan perikanan masing-masing memberikan peran sebesar 3,89%, 5,541%, 0,62%, dan 0,40%.

A.     Pandangan positif pada sektor pertanian dan peternakan.

·        Kontribusi Produk

Pertanian dan peternakan sangat berperan dalam kehidupan manusia terutama warga Indonesia yang kebutuhan pangannya didominasi dengan bidang pertanian dan peternakan seperti beras, sayuran, buah, daging, susu, kulit dan lain sebagainya. Pertanian juga berperan sebagai penyuplai bahan baku yang nantinya akan diolah oleh industri manufaktur.

·        Kontribusi Pasar

Dengan adanya pertanian dan peternakan dapat dibentuk sebuah sistem pasar bebas yang di dalamnya terjadi berbagai pertukaran kebutuhan pokok dengan uang. Dalam kondisi ini Pemerintah juga ikut serta dalam penetapan harga – harga yang terjadi di pasar bebas.

·        Kontribusi devisa

Pertanian dan peternakan mampu memberikan devisa kepada negara apabila pertanian dan peternakan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing produk pertanian ataupun peternakan. Hal ini harus dilakukan agar para petani dan peternak Indonesia mampu meningkatkan ekpor dan mengurangi impor. Dalam proses perubahan ini, pemerintah harus ikut seta membantu para petani dengan cara menyediakan lahan yang di gunakan para petani, memberi pelatihan dasar, memberikan subsidi mesin – mesin dan bibit unggul, serta menghimbau masyarakat untuk menggunakan produk pertanian dan peternakan dalam negeri. Hal tersebut bermanfaat untuk mengurangi impor dan menambah ekspor.

B.     Pandangan negatif pada sektor pertanian dan peternakan

·        Perubahan Iklim

Dengan perubahan iklim kemarau para petani sangat membutuhkan pasokan air untuk mengirigrasi daerahnya, maka oleh karena itu harus ditemukan sebuah inovasi untuk menangani masalah tersebut.

·        Lahan Pertanian

Dewasa ini lahan pertanian di Indonesia sudah semakin berkurang, hal itu disebabkan karena adanya pembangunan gedung – gedung dan sebagainnya. Dalam menanggapi hal ini sebaiknya pemerintah menetapkan undang – undang pengkhususan lahan pertanian.

·        Kualiatas SDM rendah

Petani di Indonesia pada umumnya masih tradisional, belum menggunakan mesin – mesin pembantu yang dialakukan seperti negara –negara maju lainnya, hal inilah yang menyebabkan output pertanian belum bisa menyaingi hasil output dari luar negeri.

·        Rendahnya penggunaan Teknologi

Langkah – langkah yang dapat di lakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan bidang pertanian dan peternakan antara lain melakukan penyediaan berbagai sarana pendukung sektor pertanian dan peternakan untuk membuka lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.

10.                       Sektor Pertambangan dan Galian

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Indonesia dapat menjadi negara maju apabila memiliki sumber daya manusia yang unggul dalam menangani masalah sumber daya alam. Banyak pertambangan di Indonesia dimiliki oleh perusahaan asing sehingga kurang membantu untuk sebagai penambahan devisa ekonomi negara. Peran industri pertambangan semakin penting bagi perekonomian negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Dewan Internasional Pertambangan dan Mineral (ICMM) melaporkan baru-baru ini melaporkan bahwa pada 2010 nilai nominal produksi mineral dunia meningkat empat kali dibanding tahun 2002 senilai $474 miliar. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh pertumbuhan yang tinggi dalam perekonomian China, India dan kekuatan ekonomi berkembang lainnya.

Ada 20 negara dengan nilai produksi pertambangan terbesar di dunia yang menguasai 88% produksi mineral dunia dan Indonesia duduk pada urutan ke-11 dengan nilai produksi mineral $12,22 miliar. Posisi 5 teratas adalah Australia ($71,95 M), China ($69,28 M), Brasil ($47,02 M), Chile ($31,27 M), dan Rusia ($28,68 M).

Indonesia dengan nilai produksi mineral $12,22 miliar atau setara dengan Rp109,98 triliun menyumbang 10,6% dari total ekspor barang pada 2010.

Ada 40 negara yang tergantung kepada ekspor non-migas lebih dari 25% ekspor barang negara tersebut. Tiga perempat dari 40 negara tersebut merupakan negara berpenghasilan menengah dan rendah. Banyak dari 40 negara ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. Di banyak negara dengan sektor pertambangan seperti Chile, Ghana dan Brasil, pertambangan telah banyak berperan besar dalam pengentasan kemiskinan dan kinerja pembangunan sosial dibanding negara-negara tanpa sektor pertambangan.

Laporan ini menegaskan pandangan bahwa produksi dan penciptaan pendapatan merupakan kekuatan utama dalam pengentasan kemiskinan di mana industri pertambangan memiliki peran penting yang semakin meningkat. Realitas ini telah dipahami dan dicerminkan dalam agenda beberapa perusahaan pertambangan dunia yang bertanggung jawab, namun belum dipahami secara konsisten oleh pemerintah, perusahaan, masyarakat madani dan pemangku kepentingan lain di negara-negara yang memiliki investasi pertambangan yang besar.

ICMM bekerjasama dengan perusahaan konsultan Oxford Policy Management telah melakukan studi kasus di 10 negara untuk mengetahui kontribusi pertambangan terhadap ekonomi makro negara-negara tersebut. Fokus kajian ini adalah melihat kontribusi pertambangan terhadap investasi langsung asing (FDI), investasi dalam negeri, ekspor, penerimaan devisa, pendapatan negara, produk domestik bruto, serta lapangan kerja dan upah.

Hasilnya beragam. Dalam aspek investasi langsung asing, kontribusi pertambangan sangat tinggi, lebih dari setengah dari total FDI tahunan. Pertambangan memberikan kontribusi besar bagi investasi dalam negeri. Pertambangan juga berkontribusi besar bagi ekspor sampai 78% di Tanzania, 66% di Chile dan 19% di Brazil. Pertambangan juga mendatangkan banyak devisa bagi negara terutama pada masa operasi. Penerimaan negara dari pertambangan berbeda-beda di masing-masing negara. Di Tanzania, pertambangan menyumbangkan 8% dari keseluruhan penerimaan negara. Sumbangan pertambangan bagi produk domestik bruto sekitar 2 – 4%. Lapangan kerja baru langsung yang tercipta dari pertambangan sekitar 1,5% namun dengan tingkat upah yang lebih tinggi dari rata-rata. Namun penciptaan tenaga kerja tidak langsung (multiplier effect) melalui rantai pasokan, pemasok dll mencapai 3 – 4 orang untuk setiap tenaga kerja langsung.

Bila dilihat dari pertumbuhannya, sector ini setiap tahun terus mengalami pertumbuhan yang negative. Pada tahun 2000 sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 1,24 persen, namun pada tahun 2001 sampai dengan 2003 mengalami pertumbuhan berturut-turut sebesar -4,46 persen; -8,06 persen dan -9,90 persen.

A.     Pandangan positif

·        Membuka lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia.

·        Meningkatkan pendapatan negara.

·        Menambah para penambang dan peneliti yang datang ke indonesia, karena banyak ditemukannya material – material pertambangan.

·        Membuka lahan investasi yang nantinya akan dijadikan sebagai pendapatan negara.

B.     Pandangan Negatif

·        Ekploitasi yang berlebihan dapat merusak kesimbangan ekosistem lingkungan.

·        Menyisakan ampas – ampas pertambangan yang akan mencemari alam.

·        Ketidakmampuan Pemerintah dalam menyikapi perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Seharusnya pemerintah mempunyai batasan quota yang tegas kepada perusahaan asing agar tidak merugikan penduduk Indonesia.

C.     Upaya yang dapat dilakukan pemerintah beserta warganya

·        Pemerintah memberikan batasan kepada para penambang dalam mengeksploisasi agar sumber daya alam tidak cepat habis.

·        Mencari cara agar hasil tambang yang ada di Indonesia dapat digunakan seminim mungkin.

11.                       Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restauran

Seperti yang kita lihat sekarang, di setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki hotel dan retoran atau rumah makan. Dan tidak dapat di ragukan lagi, sebagian besar yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia adalah kegiatan perdagangan, namun  tingkat konsumsi di Indonesia juga cukup besar.

A.      Pandangan positif terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran.

·        Membuka lapangan kerja baru bagi warga Indonesia.

·        Meningkatkan kerjasama terhadap warga asing untuk penambahan pelatihan kemampuan di bidang tersebut.

·        Menambah pendapatan nasional Negara

·        Menciptakan bibit – bibit uggul dalam inovasi-inovasi terbaru di bidang hotel dan restoran maupun perdagangan.

B.      Pandangan negatif  terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran.

·        Karena kurangnya pemikkirann dan perhitungan yang matang sehingga banyak usaha perdagangan, hotel maupun restoran negeri kalah saing dengan usaha asing yang di tanamkan di Indonesia.

C.      Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan perusahaan

·        Membutuhkan keahlian khusus dalam pengembangan kemampuan di bidang tersebut.

·        Mampu melihat peluang – peluang yang ada sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

·        Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.

·        Pemerintah berperan dalam mempromosikan sektor – sektor yang ada di dalam negeri, sehingga para konsumen lebih memilih usaha di dalam negeri.

12.                       Sektor Transportasi dan Komunikasi

Pemerintah tetap optimistis sektor komunikasi dan transportasi dapat menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi tahun depan, meskipun pertumbuhan sektor komunikasi diperkirakan mengalami kejenuhan. Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, mengatakan tahun depan tren komunikasi turun, tetapi transportasi tetap tinggi sehingga pertumbuhannya bisa 12,1%.

Menurutnya, tanda-tanda jenuhnya pertumbuhan sektor komunikasi terlihat dari kinerja perusahaan telekomunikasi yang jalan di tempat tahun ini. Sektor tersebut dinilai sulit berkembang tahun depan karena belum terlihat berbagai inovasi yang dilakukan, sehingga akan berdampak pada pertumbuhannya.

Sektor yang mungkin akan memberikan dampak cukup baik terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah transportasi. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya pertumbuhan sektor jasa angkutan udara, darat, dan laut yang terkait dengan arus distribusi barang antarwilayah.

Pemerintah melihat kedua sektor tersebut masih menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berjalan seiringan. Kedua kontribusi tersebut mengalahkan sumbangan sektor manufaktur yang diperkirakan dapat tumbuh 6,5% tahun depan dan sektor pertanian yang diperkirakan tumbuh 3,7%. Untuk mencapai target pertumbuhan 6,8% tahun depan, pemerintah harus mampu meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,9%, konsumsi pemerintah sebesar 6,7%, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 11,9%, dan ekspor neto 5,2%.

Dari pertumbuhan tersebut konsumsi harus berkontribusi 2,71%, konsumsi pemerintah 0,55%, PMTB 3,03%, dan ekspor neto 0,55%. Sektor yang terus diupayakan agar mencapai target pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang harus mencapai target Rp 390 triliun tahun depan.

Seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi dan informasi menjadi faktor utama perluasan globalisasi. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya dibentuk perusahaan di bidang komunikasi. Indonesiapun banyak mengahasilkan perusahaan – perusahaan di bidang komunikasi, seperti telepon, program televisi, iklan ataupun internet.

A.      Pandangan positif terhadap perusahaan komunikasi

·        Menjadikan Indonesia sebagai negara global dengan mengetahui informasi-informasi dari luar.

·        Meningkatkan kualitas intelegensi sumber daya manusia di bidang IPTEK.

·        Membuka lapangan pekerja untuk mengurangi pengangguran.

·        Menciptakan persaingan yang berunsur pengetahuan dan teknolgi.

·        Semakin mudah mencari informasi – informasi yang tersebar di pelosok dunia.

·        Menambah pendapatan negara.

B.      Pandangan Negatif terhadap perusahaan komunikasi.

·        Banyak orang yang menggunakan informasi untuk sesuatu yang merugikan orang lain, seperti penipuan, pembobolan data dan lain-lain.

·        Banyak informasi yang tidak bermoral yang tersebar, namun perusahaan komunikasi tidak menyaring informasi – informasi tersebut.

13.                       Sektor Jasa

Tidak hanya barang yang dapat diperdagangkan namun jasa atau kemampuan pun dapat diperjual belikan misalnya seperti, perusahaan asuransi, travel, akuntan publik, guru, dan masih banyak lagi.

A.      Pandangan positif terhadap sektor jasa

·        Mampu meningkatkan kulitas SDM Indonesia.

·        Banyaknya usaha – usaha di bidang jasa sehingga membuka lapangan pekerjaan.

·        Mempermudah kegiatan manusia

·        Menambah pendapatan Negara

·        Banyak membutuhkan tenaga kerja manusia sehingga mengurangi pengangguran.

B.      Pandangan negatif terhadap sektor jasa :

·        Manusia menjadi saling bersaing melakukan segala cara untuk mendapat posisi terbaik.

·        Membuat manusia malas berusaha karena adanya kemudahan yang diberikan oleh peusahaan jasa.

14.                       Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang merupakan sector penunjang seluruh kegiatan ekonomi, dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas seluruh sector kegiatan industri, ternyata perkembangannya cukup pesat. Hampir seluruh kegiatan di sector listrik dan air bersih dimonopoli oleh pemerintah, sehingga sector ini bisa bebas dari persaingan bisnis apapun.

Pada tahun 2003 sektor Listrik, Gas dan Air bersih tumbuh sebesar 6,33 persen. Sumbangan sector Listrik, Gas dan Air bersih terhadap perekonomian tidak terlalu besar dan hanya menduduki posisi ketujuh, namun dengan perkembangan yang cukup pesat paling tidak masih mapu mendongkrak pertumbuhan ekonomi keseluruhan

Subsektor listrik yang memberikan peran terbesar belakangan ini perkembangannya cukup menggembirakan. Sekalipun gebrakan kenaikan tarip bertubi-tubi, namun kebutuhan akan energi tetap meningkat. Pada tahun 2002 lalu subsektor listrik tumbuh sebesar 4,45 persen, sedangkan pada tahun 2003 tumbuh menjadi 6,22 persen. Demikian juga halnya dengan subsektor air bersih yang memberikan sumbangan kedua terbesar dalam membentuk PDRB sector listrik, Gas dan Air Bersih. Pada tahun 2000 subsektro ini tumbuh sebesar 6,42 persen, tahun 2001 tumbuh sebesar 7,52 persen, tahun 2002 tumbuh sebesar 8,91 persen dan pada tahun 2003 tumbuh sebesar 10,80 persen.

15.                       Sektor Konstruksi

Hadirnya perusahaan-perusahaan industri pengolahan yang bakal beroperasi di Tuban membawa pengaruh positif pada sektor konstruksi. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban mencatat, sektor ini mengalami lonjakan pertumbuhan lumayan menjanjikan setahun terakhir. “ Prosentase pertumbuhannya mencapai 15,64 persen. Meningkat jauh dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 8,24 persen,” jelas Bambang Indarto, Kasi Statistik Sosial BPS Kabupaten Tuban, Rabo (12/12). Tahun-tahun sebelumnya, lanjut Bambang Indarto, laju pertumbuhan sektor konstruksi selalu fluktuatif. Pada 2007 pertumbuhannya tercatat hanya sampai 5,79 %. Tahun berikutnya ada peningkatan sedikit menjadi 6,62 %, namun di tahun 2009, prosentase pertumbuhan sektor ini kembali menurun menjadi 5,41 %.

Tren positif mulai tampak memasuki tahun 2010. Di tahun tersebut sektor kontruksi mengalami kenaikan sebesar 8,24 % dan melonjak pesat tahun berikutnya hingga mencapai 15,64 %. Pada 2010, tercatat sektor konstruksi memberi kontribusi sebesar Rp 86.513.410.000 atau 0,45 % dari total PDRB berdasar harga berlaku (IDHB). Tahun berikutnya sektor ini menyumbang Rp 110.689.580.000 atau 0,52 % pada PDRB IDHB.

16.                       Sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan

Pada rilis PDB Indonesia kemarin (5/2), salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan. Sektor ini mencatat pertumbuhan 7.56% di tahun 2013, cukup jauh diatas sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan ini menandai meningkatnya peran sektor tersebut dalam perekonomian Indonesia saat ini.

Pada Oktober 2013, New York Times telah membahas mengenai kebangkitan real estate di Indonesia. Harga sewa real estate grade B telah meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dan untuk grade A bahkan sudah hampir tiga kali lipatnya. Pembangunan gedung dan perumahan baru, khususnya perumahan kelas menengah keatas, juga terus meluas seiring pertumbuhan pesat golongan ekonomi menengah.

Perkembangan real estate ini cukup impresif, mengingat banyaknya isu dan pro-kontra di sektor ini. Pertama adalah regulasi Bank Indonesia. Sejak krisis 97/98, Bank Indonesia telah menetapkan aturan yang tergolong ketat di bidang kredit perumahan. Ini diperkuat lagi oleh kebijakan Loan to Value (LTV) yang dirilis September 2013 lalu. Kebijakan tersebut melarang kredit pada uang muka dan membatasi kredit yang bisa diberikan untuk rumah kedua. Regulasi tersebut membuat penyaluran kredit rumah melambat di kuartal keempat tahun 2013.

Isu kedua di real estate adalah dilema perumahan versus tanah pertanian dan pelestarian lingkungan. Seiring dengan pertumbuhan real estate, oposisi pun makin vokal menyerukan pengetatan pemberian ijin pembangunan bangunan baru. Gubernur Jakarta, Joko Widodo(pada masa jabatannya), bahkan telah membatasi pemberian izin pembangunan gedung tinggi dan pusat perbelanjaan.

Dengan beraneka isu tersebut, sektor properti Indonesia tahun 2014 kemungkinan akan mengalami pertumbuhan yang beragam. Real estate di pulau Jawa nampaknya telah mengalami kejenuhan di sisi suplai. Namun demikian, perkembangan golongan ekonomi menengah akan mendorong demand di sektor ini, khususnya untuk apartemen. Sedangkan di luar Jawa, kebutuhan perumahan masih jauh dari terpenuhi, dan ini merupakan kesempatan bagi para pengembang.

Dari bidang Keuangan, salah satu kontributor utama tak terelakkan lagi adalah Perbankan Syariah. Apabila dibandingkan dengan Bank Umum non-syariah, pertumbuhan Bank Syariah tercatat lebih pesat, namun pangsa pasarnya masih rendah. Hingga 2013, pangsa pasar Bank Syariah di Indonesia hanya 4,88% dari total pasar perbankan. Angka ini merefleksikan penetrasi pasar yang melambat, mengingat pangsa pasar di tahun 2012 adalah 4,58%, dan di tahun 2011 sebesar 3,98%.

Perbankan syariah telah eksis di Indonesia sejak 1993; ini berarti pangsa pasar bertahan dibawah 5% selama hampir dua dekade. Ada dua isu utama yang masih menghambat penetrasi pasar Bank Syariah hingga kini. Pertama adalah karena faktor religiusitas masih menjadi faktor utama masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah, sedangkan edukasi tentang produk dan keunikan perbankan syariah itu sendiri masih sangat kurang. Kedua, modal perbankan syariah masih terbatas, dan ini menjadi hambatan utama bagi bank syariah yang ingin melakukan ekspansi ataupun memperbanyak jaringan kantor. Terlepas dari berbagai masalah tersebut, pemerintah terus optimis bahwa Perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang pesat. Bank Indonesia (BI) mengharapkan pangsa pasar akan mencapai 5,25-6,25% pada akhir tahun 2014.

Referensi:

·          https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

·          https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto

·          http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253

·          Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

·          BPS. 2010. Industri http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_ subyek=09&notab

·          BPS. 2010.  Produk Domestik Bruto, (Online), http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1& daftar=1&id_subyek=11&notab di akses tanggal 26 April 2010).

·          Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta:Erlangga.

·          Kina. 2008. Peranan Industri dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, (Online), (http:\\www.depperin.go.id/ diakses tanggal 29 april 2010).

·          Napitupulu, Edward. 2007. Pertanian Indonesia dalam Dominasi Politik Global. (Online), (http:\\www.ekonomirakyat.or

·          https://sanwindayani.wordpress.com/2014/04/04/sektor-sektor-perekonomian-indonesia/